MAGETAN OPTIMIS – Pilkada Magetan 24 April mendatang, suara dari kalangan ibu-ibu, tampaknya cukup dominan. Meski begitu, tingkat golput pada kaum hawa ini, dipastikan minim. Salah satunya terbukti, ketika ratusan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita dan beberapa ormas wanita di Magetan, mengikuti sosialisasi sekaligus simulasi pencoblosan. Antusias mereka tergambar jelas, lantaran kegiatan itu dilakukan di Pendapa Surya Graha Magetan, Rabu (3/4) lalu.
Hj N Sumantri, istri bupati H Sumantri, memotori langsung kegiatan tersebut. Setidaknya, ketika dilakukan sosialisasi, dari 237 surat suara yang disimulasikan, hanya tujuh lembar yang tidak sah. Itu pun terjadi lantaran ada yang tidak dilobangi, sobek atau dilobangi lebih dari satu. ‘’Ini pembuktian bahwa kader wanita di Magetan memang berdaya. Dan kami optimistis, angka golput akan minim,’’ ujar Hj N Sumantri.
Setidaknya, hal itu sekaligus bukti keberhasilan pemberdayaan perempuan di Magetan, selama periode kepemimpinan bupati Sumantri. Yang tak lepas pula dari peran Hj N Sumantri selaku ketua Tim Penggerak PKK Magetan.
Hendrad Subyakto, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Magetan yang kala itu menjadi pembicara menegaskan bahwa pihaknya memang berupaya bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Utamanya bagi kader-kader wanita Magetan. ‘’Selain memberikan tata cara pencoblosan, sosialisasi ini juga bertujuan mengajak masyarakat Magetan untuk hadir dan memberikan hak pilihnya, 24 April mendatang,’’ terang Hendrad.
Melihat hasil simulasi tersebut, pihaknya optimistis bahwa angka golput di Magetan bisa ditekan. Utamanya dari kalangan ibu-ibu. Setidaknya, merujuk data pilkada Magetan 2008 silam, 29 persen masyarakat tidak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Dan yang tercatat hadir sebanyak 71 persen. Sedangkan 5,8 persen di antaranya, atau sekitar 22 ribu jiwa, dinyatakan tidak sah.
‘’Itulah sebabnya, untuk menekan suara tidak sah ini, kami terus menyosialisasikan tata cara pencoblosan yang benar. Target kami untuk pilkada 24 April mendatang, suara tidak sah bisa menurun antara dua atau tiga persen,’’ tegas Hendrad.
KPUD, lanjut dia, juga membuka diri jika diminta komunitas untuk memberikan sosialisasi. Bahkan, untuk tingkat kecamatan, sosialisasi tersebut, menurutnya mulai dilakukan oleh PPK. Dan di tingkat desa dilakukan oleh PPS. [Bep]
Hj N Sumantri, istri bupati H Sumantri, memotori langsung kegiatan tersebut. Setidaknya, ketika dilakukan sosialisasi, dari 237 surat suara yang disimulasikan, hanya tujuh lembar yang tidak sah. Itu pun terjadi lantaran ada yang tidak dilobangi, sobek atau dilobangi lebih dari satu. ‘’Ini pembuktian bahwa kader wanita di Magetan memang berdaya. Dan kami optimistis, angka golput akan minim,’’ ujar Hj N Sumantri.
Setidaknya, hal itu sekaligus bukti keberhasilan pemberdayaan perempuan di Magetan, selama periode kepemimpinan bupati Sumantri. Yang tak lepas pula dari peran Hj N Sumantri selaku ketua Tim Penggerak PKK Magetan.
Hendrad Subyakto, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Magetan yang kala itu menjadi pembicara menegaskan bahwa pihaknya memang berupaya bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Utamanya bagi kader-kader wanita Magetan. ‘’Selain memberikan tata cara pencoblosan, sosialisasi ini juga bertujuan mengajak masyarakat Magetan untuk hadir dan memberikan hak pilihnya, 24 April mendatang,’’ terang Hendrad.
Melihat hasil simulasi tersebut, pihaknya optimistis bahwa angka golput di Magetan bisa ditekan. Utamanya dari kalangan ibu-ibu. Setidaknya, merujuk data pilkada Magetan 2008 silam, 29 persen masyarakat tidak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Dan yang tercatat hadir sebanyak 71 persen. Sedangkan 5,8 persen di antaranya, atau sekitar 22 ribu jiwa, dinyatakan tidak sah.
‘’Itulah sebabnya, untuk menekan suara tidak sah ini, kami terus menyosialisasikan tata cara pencoblosan yang benar. Target kami untuk pilkada 24 April mendatang, suara tidak sah bisa menurun antara dua atau tiga persen,’’ tegas Hendrad.
KPUD, lanjut dia, juga membuka diri jika diminta komunitas untuk memberikan sosialisasi. Bahkan, untuk tingkat kecamatan, sosialisasi tersebut, menurutnya mulai dilakukan oleh PPK. Dan di tingkat desa dilakukan oleh PPS. [Bep]
0 komentar: